Bagansiapiapi – Dewan Pimpinan Daerah IMO (Ikatan Media Online) Kabupaten Rokan Hilir mengkritik tajam terhadap tidak transparansinya berbagai OPD di lingkungan Pemkab Rohil.
IMO Rohil sejak lama dan hingga Sabtu (7/11/2026) menyoroti sikap tertutup Disdikbud dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rohil.
Hal ini terkait dan bertolak belakang dengan semangat keterbukaan informasi dan transparansi seperti mana di amanahkan Undang-Undang dan meminta APH seperti Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat kondisi ini di Rohil.
Ketua IMO Rohil, Heriandi Bustam, S.H., menegaskan bahwa keterbukaan informasi terhadap penggunaan anggaran negara adalah hak publik dilindungi undang-undang, sikap tertutup OPD di lingkungan Pemkab Rohil patut di pertanyakan,termasuk patut pula di curigai karena seperti koran Pandora yang tertutup rapat.
” Transparansi terus digalakkan oleh APH, sementara di Pemkab Rohil terkesan menutup informasi yang mestinya terbuka untuk publik ,kami sudah meminta terkait pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran negara,mereka menutup rapat,jadi wajar patut dicurigai ada praktek culas, ” Ucap Heriandi SH.
Heriandi merincikan, salah satu sorotan utama pada Disdikbud Rohil pelaksanaan anggaran Program Revitalisasi Pendidikan Tahun 2026, program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut butuh pengawasan dari seluruh elemen masyarakat.
” Dinas Dikbud tidak memberikan ruang peran media dan publik melakukan pengawalan,selain itu juga terhadap Dinas PUPR Rohil,kita kritik kondisi ini,IMO menilai OPD tersebut tidak transparan mengenai kejelasan pengembalian kerugian keuangan negara serta progres penanganan proyek-proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah yang sempat viral akibat kerusakan jalan saat proses pengerjaan oleh pihak rekanan, ” Terang Heriandi SH.
IMO akhirnya menyurati untuk mengajukan permohonan informasi resmi yang telah dilayangkan sebelumnya.
” IMO Rohil bersiap mengambil langkah hukum berjenjang sesuai prosedur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),jika OPD terkait enggan memberikan jawaban tertulis, IMO melayangkan surat permohonan informasi publik resmi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkab Rohil, ” Ucap Heriandi SH.
“Nah, apabila pihak terkait juga keberatan atau tidak memberikan jawaban, IMO dipastikan membawa persoalan ini ke Komisi Informasi Publik (KIP),” Tegas Heriandi Bustam. (Rilis/Yan-Hen)
