Rohil – Melalui rapat paripurna DPRD Rohil, Kamis (16/01/2025) di aula sidang utama Kantor DPRD Rohil, Bupati Rohil Afrizal Sintong sampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah (Ranperda ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Dipimpin Ketua DPRD, Ilhami tampak ddampingi Wakil Ketua I DPRD Rohil Maston, Wakil Ketua II Imam Suroso, Wakil Ketua III Basiran Nur Effendi, Sekda Fauzi Efrizal, Sekwan Sarman Syahroni, 24 anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir serta para kepala OPD atau yang mewakili.
Afrizal menyebutkan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Rohil tahun 2025 bertujuan untuk memberikan masukan dan saran agar pemerintah dapat memformulasikan Ranperda tentang APBD Kabupaten Rohil tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga rancangan APBD Tahun 2025 dapat lebih transparan dan akuntabel serta mempunyai fungsi sebagai otoritasi, perencanaan, pengawasan, aplikasi, distribusi dan stabilitasi yang bertujuan untuk membangun kabupaten Rokan Hilir yang lebih baik kedepannya.
Terkait masukan dan saran fraksi Partai Golkar agar pemerintah daerah dapat mengkaji potensi-potensi yang belum menjadi penerimaan daerah, dan di implementasikan dalam program prioritas daerah, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah. Pemda juga berkomitmen untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara intensif dengan menerapkan berbagai kebijakan dan langkah strategis lainnya.
Badan Pendapatan Daerah juga akan meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis terkait serta menjalin kolaborasi dengan instansi pusat dan civitas akademika untuk memberikan pendampingan dalam mengoptimalkan PAD.
Sementara, jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi PDIP terhadap Ranperda APBD tahun 2025 agar Pemda dapat memenuhi kelengkapan Ranperda dan informasi lainnya yang menunjang Ranperda tentang APBD, Pemerintah daerah akan memenuhi sesuai ketentuan. Selain itu terkait Ranperda mencakup seluruh aspek yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat diantaranya pelayanan publik, pendidikan, bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah akan berusaha memenuhi. Terkait dengan kewajiban mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen.
Dalam hal ini pemerintah akan berupaya memenuhi sesuai dengan aturan belaku. Sedangkan untuk komitmen pelaksanaan UHC bagi seluruh masyarakat Rohil, pemerintah daerah sepakat dan akan menjadi pembahasan bersama kedepannya.
Untuk jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi Partai Demokrat saran dan masukan terkait ketimpangan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di Rohil, khususnya di wilayah pesisir, pemerintah daerah mengucapkan terimakasih dan akan menjadi perhatian semua pihak.
Sedangkan untuk jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi dari partai Nasdem terkait pengurangan belanja daerah yang tidak menjadi skala prioritas sehingga tidak menimbulkan Defisit. Pada prinsipnya pemda sepakat dengan mengkoordinasikan kembali kegiatan skala prioritas. Dan terkait bidang infrastruktur 40%, kebutuhan dasar yang merupakan mandotory yang di prioritaskan, pembangunan merata di setiap Kecamatan , pemerintah daerah sepakat dan akan menjadi pembahasan bersama.
Sementara untuk jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi dari beberapa fraksi lainnya atas penyampaian nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2025 yang juga lebih menitik beratkan pada pengembangan, peningkatan dan pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan pendapatan daerah dengan menggali potensi daerah serta peningkatan SDM, pemda pada prinsipnya sangat sepakat dan akan menjadi pembahasan untuk kedepannya. (Sun)
